Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Sintang Bahas Kajian Hukum MoU/PKS dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Demi Perkuat Aspek Legalitas Kelembagaan

Bawaslu Sintang Bahas Kajian Hukum MoU/PKS dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Demi Perkuat Aspek Legalitas Kelembagaan

SINTANG – Dalam rangka memperkokoh landasan hukum kerja sama kelembagaan dan meningkatkan transparansi informasi publik, Bawaslu Kabupaten Sintang melalui Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menggelar rapat pembahasan Kajian Hukum tentang Nota Kesepahaman (MoU)/Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kantor Baswaslu Sintang. (22/10/2026)

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Bawaslu Sintang untuk memastikan seluruh bentuk kemitraan strategis dengan instansi lain memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan perpustakaan dokumen hukum berbasis digital melalui platform JDIH.

Dalam rapat tersebut, jajaran Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menelaah kembali draf serta aspek legalitas dari setiap MoU dan PKS yang telah maupun yang akan dijalankan. Penelaahan ini bertujuan untuk meminimalisasi potensi risiko hukum serta memastikan poin-poin kerja sama selaras dengan tugas, wewenang, dan regulasi kepemiluan yang berlaku.

Selain membahas kajian kerja sama, rapat ini juga memfokuskan agenda pada evaluasi pengelolaan JDIH Bawaslu Sintang. Keberadaan JDIH dinilai sangat vital sebagai wadah penyediaan produk hukum yang dapat diakses dengan mudah, cepat, dan transparan oleh jajaran internal maupun masyarakat luas.

"Penguatan aspek hukum dalam setiap kerja sama kelembagaan sangat penting agar pelaksanaan tugas di lapangan memiliki payung hukum yang pasti. Di sisi lain, optimalisasi pengelolaan JDIH merupakan wujud keterbukaan informasi hukum yang profesional dan akuntabel kepada publik," ungkap Romadhon selaku Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sintang.

Melalui rapat evaluasi dan kajian hukum secara berkala ini, Bawaslu Kabupaten Sintang berharap pengelolaan informasi hukum semakin tertib dan komprehensif, sehingga seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu dapat berjalan secara efisien, profesional, dan tepercaya.

Humas

Tag
Berita