Bawaslu Sintang Sambangi POS-KOL Karhutla, Bantuan Kemanusiaan Jadi Awal Kolaborasi Demokrasi

Sintang, Bawaslu Kabupaten Sintang — Kepedulian terhadap masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mempertemukan dua gerakan yang memiliki tujuan berbeda, tetapi berpijak pada semangat yang sama: kolaborasi.

Kamis (3/9/2026), Bawaslu Kabupaten Sintang menyambangi POS-KOL (Posko Kolaborasi) Karhutla di Jalan Lingkar Tugu Jam, Sintang. Kedatangan jajaran Bawaslu tidak hanya membawa bantuan berupa air mineral dan telur, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan konsolidasi demokrasi bersama para relawan yang tergabung dalam posko tersebut.

POS-KOL Karhutla yang digerakkan oleh relawan MDMC dan FORSTAR menjadi salah satu bentuk inisiatif masyarakat dalam merespons situasi karhutla. Di tengah keterbatasan sumber daya dan kebutuhan penanganan di lapangan, para relawan memilih untuk bergerak bersama.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang, Stefanus Kardi, menyampaikan apresiasi kepada para relawan yang telah menerima kunjungan Bawaslu sekaligus menjalankan aksi kemanusiaan melalui POS-KOL.

“Terima kasih karena teman-teman dari relawan POS-KOL yang terdiri dari MDMC dan FORSTAR sudah mau menerima kunjungan Bawaslu,” ujar Stefanus.

Menurutnya, bantuan yang diserahkan memang sederhana. Namun, kedatangan Bawaslu memiliki tujuan yang lebih luas, yakni membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.

“Kedatangan kami selain menyampaikan sedikit bantuan air mineral dan telur, kami juga ingin melakukan konsolidasi demokrasi,” katanya.

Demokrasi Tak Hanya Dibicarakan di Ruang Politik

Stefanus menjelaskan, selama ini kegiatan konsolidasi demokrasi Bawaslu tidak hanya diarahkan kepada partai politik maupun pelaku politik. Bawaslu juga berupaya menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan konsolidasi demokrasi pada masa non-tahapan, yang memang diarahkan untuk memperluas ruang dialog, kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

“Bawaslu selama ini juga sudah melakukan sosialisasi dan konsolidasi demokrasi bukan hanya ke partai politik dan pelaku politik saja, namun kami disarankan juga ke seluruh lapisan masyarakat,” jelas Stefanus.

Dari pertemuan tersebut, muncul gagasan untuk membangun kerja sama yang lebih terarah. Bawaslu membuka peluang kolaborasi bersama jaringan relawan untuk mendukung pengawasan partisipatif dan edukasi demokrasi di masyarakat.

“Ke depannya kami berpikir sangat perlu kita berkolaborasi untuk menyukseskan tahapan demokrasi. Bahkan jika perlu, kita bisa membuat semacam PKS atau MoU,” lanjutnya.

Dari Partai Politik hingga Komunitas

Anggota Bawaslu Kabupaten Sintang, Muhamad Romadhon, mengatakan konsolidasi demokrasi memang menjadi bagian dari tugas Bawaslu pada masa non-tahapan.

Menurutnya, Bawaslu sebelumnya telah melakukan konsolidasi dengan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari partai politik, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan hingga sekolah.

“Kali ini kami sangat berterima kasih. Di samping kami bisa menyampaikan bantuan alakadarnya, kami juga bisa melakukan konsolidasi demokrasi dengan teman-teman MDMC dan FORSTAR,” kata Romadhon.

Bagi Bawaslu, ruang-ruang seperti ini penting karena pengawasan pemilu tidak hanya dibangun ketika tahapan sudah dimulai. Justru pada masa non-tahapan, jejaring masyarakat perlu diperkuat agar partisipasi publik dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Apresiasi untuk Gerakan Kemanusiaan

Anggota Bawaslu Kabupaten Sintang, Aloysius Kusnadi, memberikan apresiasi terhadap inisiatif para relawan yang membentuk POS-KOL Karhutla.

Ia menilai gerakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengambil peran ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan bersama.

“Kami dari Bawaslu menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi pergerakan teman-teman yang telah melakukan pembuatan POS-KOL bantuan karhutla ini. Pergerakan ini sangat positif dan membantu di situasi seperti ini,” ujar Aloysius.

Ia berharap semangat kolaborasi tersebut nantinya juga dapat diterapkan dalam pengawasan pemilu melalui pengawasan partisipatif.

“Kita juga berharap ke depan kita bisa bersinergi dalam menyukseskan demokrasi melalui pengawasan partisipatif. Nanti kita bisa lebih sering berdiskusi untuk tahapan pemilu ke depan,” katanya.

Senada, Anggota Bawaslu Kabupaten Sintang Dian Astina mengapresiasi langkah masyarakat yang bergerak membantu penanganan karhutla.

“Tentunya kami dari Bawaslu sangat bersyukur kepada teman-teman sudah bisa membuat posko di situasi bencana seperti yang kita ketahui sangat luar biasa ini,” ujarnya.

Dian melihat adanya potensi kolaborasi yang lebih luas mengingat jaringan relawan yang dimiliki POS-KOL dapat menjangkau berbagai wilayah.

“Kami juga berharap ke depannya kita bisa bersama-sama dalam melakukan sosialisasi berkenaan dengan tahapan pemilu dan pilkada. Kami tahu teman-teman ada jaringan juga sampai ke kecamatan, jadi bisa mempermudah dalam komunikasi,” katanya.

Ia kembali membuka peluang pembentukan kerja sama formal melalui PKS maupun MoU agar komunikasi antara Bawaslu dan komunitas dapat berjalan lebih terarah.

“Bantuan Bukan Soal Banyak atau Sedikit”

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Sintang Sutami menilai gerakan POS-KOL merupakan bentuk nyata kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat yang terdampak karhutla.

“Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik pergerakan teman-teman ini. Ini murni pergerakan kemanusiaan dalam membantu dan mendukung penanggulangan bencana, terutama karhutla seperti saat ini,” ujarnya.

Sutami menyadari bahwa penanganan karhutla bukan pekerjaan mudah. Ada tantangan, keterbatasan personel, material, hingga kebutuhan perlengkapan yang tidak sedikit.

Karena itu, Bawaslu berharap bantuan yang disampaikan dapat memberikan manfaat, meskipun nilainya tidak besar.

“Kami bersyukur telah diberikan ruang untuk berkontribusi. Meskipun jumlah tidak seberapa, tapi semoga bermanfaat,” katanya.

POS-KOL Lahir dari Kegelisahan, Tumbuh dari Kolaborasi

Perwakilan POS-KOL, Topan, menyampaikan terima kasih atas kedatangan dan dukungan Bawaslu Kabupaten Sintang.

Menurutnya, bagi relawan, nilai bantuan bukanlah hal utama. Dukungan moral dan kepedulian dari berbagai pihak justru menjadi energi bagi mereka untuk terus bergerak.

“Kami tidak melihat nilai atau banyaknya, namun support dari teman-temanlah yang sangat kami perlukan,” ujar Topan.

Ia menjelaskan, penanganan karhutla membutuhkan keterampilan khusus. Karena itu, tidak semua personel dapat langsung diterjunkan ke lapangan.

“Penanganan karhutla ini bukan seperti penanganan bencana lain karena perlu skill yang cukup. Kami pun sebelum terjun ke lapangan wajib mendapatkan pelatihan khusus dari tim pelatih provinsi,” jelasnya.

Keterbatasan sumber daya manusia, material dan perlengkapan juga menjadi tantangan tersendiri. Peralatan yang dibutuhkan memiliki harga yang tidak murah sehingga POS-KOL mengandalkan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak.

Topan kemudian menceritakan bagaimana posko tersebut bermula.

POS-KOL, kata dia, lahir dari kegelisahan melihat kondisi karhutla yang semakin meluas. Dari obrolan sederhana sambil ngopi, muncul kesepakatan untuk bergerak dan membentuk posko.

“Kami berinisiatif membuat dan membentuk posko karena melihat karhutla semakin menjadi. Dari ngobrol sambil ngopi, kami sepakat untuk memulai dan membentuk posko ini,” tuturnya.

Kini, keberadaan POS-KOL memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin ikut membantu.

“Alhamdulillah, yang tadinya masyarakat bingung ke mana menyalurkan bantuan, sekarang mereka sudah bisa menyampaikannya,” tambah Topan.

Menyatukan Dua Semangat

Pertemuan Bawaslu Kabupaten Sintang dan relawan POS-KOL akhirnya bukan sekadar agenda penyerahan bantuan.

Di satu sisi, para relawan bergerak menghadapi persoalan kemanusiaan dan lingkungan. Di sisi lain, Bawaslu terus membangun jejaring masyarakat untuk memperkuat pengawasan partisipatif dan konsolidasi demokrasi.

Dua gerakan tersebut bertemu pada satu kata: kolaborasi.

Bawaslu melihat semangat gotong royong yang tumbuh di tengah masyarakat sebagai modal sosial yang dapat diperkuat untuk menghadapi tantangan demokrasi ke depan.

Konsolidasi demokrasi pun tidak harus selalu dimulai dari ruang rapat atau forum resmi. Ia dapat tumbuh dari ruang-ruang perjumpaan masyarakat, dari percakapan sederhana, dan dari kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi bersama.

Sebab demokrasi tidak hanya membutuhkan penyelenggara dan pengawas. Demokrasi juga membutuhkan masyarakat yang mau hadir, peduli, dan mengambil bagian.

Dari posko kemanusiaan, Bawaslu dan masyarakat menemukan ruang baru untuk membangun kolaborasi. Karena ketika masyarakat bergerak bersama, pengawasan demokrasi pun dapat tumbuh menjadi gerakan bersama.