Bukan Sekadar Angka di Atas Kertas, Bawaslu Sintang Perkuat Kinerja Pengawasan yang Berdampak Nyata bagi Masyarakat

SINTANG – Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengawas pemilu tidak lagi hanya diukur dari pemenuhan administrasi atau tumpukan berkas Laporan Kinerja Utama (IKU) semata. Lebih dari itu, kinerja pengawasan harus mampu memberikan dampak positif yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan kembali saat Bawaslu Kabupaten Sintang menghadiri Forum Diskusi Evaluasi Implementasi IKU 2026 dan Integrasi yang berlangsung di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. (14/10/2026).

Dalam forum strategis tersebut, Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Herwyn J.H. Malonda, hadir secara langsung untuk memberikan arahan dan evaluasi atas capaian kinerja kelembagaan. Di hadapan jajaran pengawas pemilu, ia menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari sekadar mengejar target angka menuju penciptaan dampak (impact) publik.

"Evaluasi kinerja tidak boleh hanya berorientasi pada angka maupun pemenuhan administrasi belaka, tetapi juga harus mampu menghadirkan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh publik," tegas Herwyn J.H. Malonda dalam arahannya.

Pesan ini menjadi alarm sekaligus pemacu semangat bagi seluruh jajaran Bawaslu, termasuk Bawaslu Sintang, untuk terus berbenah secara berkelanjutan. Evaluasi berkala yang terintegrasi dinilai menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan kerja-kerja kelembagaan agar fungsi pengawasan dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan berintegritas.

Menanggapi arahan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sintang menegaskan kesiapannya untuk mentransformasi catatan evaluasi menjadi aksi nyata di lapangan. Bagi Bawaslu Sintang, pemenuhan IKU bukan sekadar formalitas pengisian laporan bulanan atau tahunan, melainkan wujud tanggung jawab moral dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah.

Dengan memperkuat kinerja pengawasan yang bermakna dan berorientasi pada kemanfaatan publik, Bawaslu Sintang optimistis dapat terus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang jujur serta adil.