Pemutakhiran Data Parpol Berkelanjutan, Bawaslu Sintang Hadir dalam Sosialisasi KPU

SINTANG – Bawaslu Kabupaten Sintang menghadiri kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sintang, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan partai politik tingkat Kabupaten Sintang dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman serta koordinasi terkait pengelolaan data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL.

Dalam kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Sintang menyampaikan berbagai informasi terkait mekanisme pemutakhiran data partai politik, tata cara penggunaan SIPOL, serta pentingnya pembaruan data kepengurusan dan keanggotaan partai politik secara berkala guna menjaga validitas dan akurasi data.

Kehadiran Bawaslu Kabupaten Sintang merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap proses administrasi kepemiluan, termasuk pemutakhiran data partai politik yang dilakukan secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, Bawaslu juga melakukan koordinasi dan mencermati berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemutakhiran data partai politik.

Anggota Bawaslu Kabupaten Sintang, Muhamad Romadhon, menegaskan bahwa data partai politik yang akurat dan mutakhir merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang transparan dan akuntabel.

"Pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memastikan data kepartaian selalu valid dan sesuai kondisi terkini. Bawaslu akan terus melakukan pengawasan serta membangun koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna mendukung kualitas demokrasi yang lebih baik," ujarnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan partai politik dapat semakin memahami pentingnya pemutakhiran data secara berkala serta mampu memanfaatkan SIPOL secara optimal sebagai sarana pengelolaan data kepartaian.

Bawaslu Kabupaten Sintang berkomitmen untuk terus mengawal setiap proses yang berkaitan dengan administrasi kepemiluan sebagai bagian dari upaya menjaga demokrasi yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan.