FGD (Focus Grup Discussion) Jelang Pilkada Tahun 2020
|
Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Polda Kalbar) menggelar kegiatan FGD (Focus Grup Discussion) jelang Pilkada Tahun 2020 dengan tema “Mewujudkan Pilkada Damai Yang Berkualitas dan Bermartabat Tahun 2020 di Era Adaptasi Kebiasaan Baru” bertempat di Hotel Aston, Pontianak, Selasa (25/08/2020). Kegiatan diikuti oleh berbagai perwakilan elemen masyarakat di Kalimantan Barat dan dihadiri oleh Ketua Bawaslu RI Abhan, Ketua KPU RI Arief Budiman, Kapolda Kalbar Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto, Kepala Staf Kodam (Kasdam) XII/Tanjungpura Brigjen TNI Djaka Budhi Utama dan Gubernur Kalbar Sutarmidji serta Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah mendampingi Ketua Bawaslu RI sebagai peserta FGD.
Ketua Bawaslu RI Abhan dalam sambutannya memaparkan pentingnya pengawasan dalam rangka mewujudkan Pilkada damai yang berkualitas dan bermartabat tahun 2020 di era adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan yang menjadi standar dalam melaksanakan tugas dan wewenang, menjadikan hal tersebut menjadi konsen Bawaslu untuk memfasilitasi jajaran pengawas Pemilihan dan juga terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan. Sinergitas mekanisme pengawasan dapat dilakukan dengan penguatan koordinasi baik secara langsung atau menggunakan metode Daring antar lembaga dan elemen masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pilkada, pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran Pemilu kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung seperti melalui Media Daring dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak melanggar Protocol Covid 19 tegas Ketua Bawaslu RI Abhan.
“Selanjutnya Bawaslu siap melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dimasa tatanan baru (New Normal) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, agar hak-hak Pemilih dan Peserta dapat terpenuhi”, terangnya. Lebih lanjut Abhan menjelaskan terkait penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 menjadi tugas kita bersama dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. “Pandemi Covid 19 tidak boleh menjadi alasan yang mengendorkan spirit pengawasan Pilkada, namun pedoman pencegahan penyebaran Covid 19 tetap harus dipatuhi semua pihak”, pungkasnya. “Sehingga Penyelenggara dan Pemangku Kepentingan (Peserta dan Masyarakat) dalam Pilkada harus berpijak dan bekerja dengan pemahaman yang sama bahwa Pilkada 9 Desember 2020 adalah Pilkada dalam Situasi tak Normal atau Normal dalam bentuk Baru (New Normal) dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pemilihan dan menjaga kualitas dan legitimasi Pilkada”, ujarnya Abhan dalam menutup sambutannya.
Pada FGD kali ini Ketua KPU RI Arief Budiman juga menyampaikan beberapa hal terkait penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 diantaranya bahwa pelaksanaan Pemilu kali ini menyedot anggaran lebih dari Rp14 Triliun akibat dari Covid-19. ‘’Secara nasional, itu dana APBD sekitar Rp 10 Triliun sekian, kemudian karena pandemi Covid-19 pemenuhan anggarannya melalui APBN. Nah yang melalui APBN itu 4,7 Triliun, tapi saat ini baru dicairkan tahap pertama Rp941 Milyar, sisanya akan dicairkan 2 tahap, pada bulan Agustus dan bulan Oktober tahun 2020”, papar Arief Budiman. Lebih lanjut Arief Budiman menjelaskan, penambahan Rp4,7 Triliun tersebut digunakan sebagai dana operasional khusus perlengkapan pencegahan Covid-19 selama masa Pemilu berlangsung.
Sambutan berikutnya juga oleh Kepala Staf Kodam (Kasdam) XII/Tanjungpura Brigjen TNI Djaka Budhi Utama yang menegaskan Pilkada Serentak di 7 Kabupaten di Provinsi Kalbar tahun 2020 ini, segenap Prajurit TNI yang berada di wilayah Kodam XII/Tpr akan tetap berkomitmen menjunjung tinggi sikap netralitas TNI, dan akan saling bahu membahu dengan berbagai pihak untuk menciptakan situasi yang aman sehingga terwujudnya pilkada yang tertib, lancar dan sukses. “Pilkada serentak tahun 2020 berlangsung di tengah Pandemi Covid-19, perlu menjadi perhatian kita bersama, pentingnya penegakan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada. Mari secara berkesinambungan tetap kita sosialisasikan penerapan adaptasi kebiasaan baru guna mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid-19”, tegas Kasdam mewakili Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad.